Langganan:
Posting Komentar (Atom)
skip to main |
skip to sidebar
LOKASI INI LEBIH DIKENAL DENGAN NAMA SIMPRUG
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI NOMOR 36 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang :
a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi DKI
Jakarta telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan
inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya
mewujudkan kerukunan tetangga dan
warga masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan
masyarakat yang lebih berorientasi pada demokratisasi dan
kerukunan tetangga dan warga, maka Peraturan Dasar
Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW) Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan
tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat Ibikota
Jakarta;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan dalam upaya
lebih meningkatkan peranan dan kinerja Rukun Tetangga
dan Rukun Warga, perlu menetapkan Pedoman Rukun
Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
c. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
d. Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah
Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
e. Walikotamadya/Bupati Administrasi adalah
Walikotamadya/Bupati Administrasi Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
f. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan pada
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
g. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan pada
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
h. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan
pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
i. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan pada Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
j. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan pada Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
k. Tokoh Masyarakat adalam pemimpin masyarakat dalam
berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan
(Poleksosbudhankam) yang diakui oleh masyarakat
lingkungannya.
l. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara
Republik Indonesia maupun orang asing yang secara de
facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan
RW yang bersangkutan.
m. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga
yang terdaftar dalam kartu keluarga.
n. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21
(dua puluh satu) tahun atau yang telah atau pernah kawin.
o. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu
kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif
sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan
jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan
dalam kelompok masyarakat itu.
p. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikut sertaan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan.
q. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas
kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat dan
ditandatangani oleh Ketua RT, RW dan Lurah.
BAB II
LANDASAN, TUJUAN, KEDUDUKAN
Pasal 2
1) Memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai
denagn ketentuan yang berlaku;
2) Mengerjakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
3) Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan
masyarakat;
4) Berpartisipasi dan menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat;
5) Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman,
ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
6) Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar
anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan
pemerintah masyarakat;
7) Manjaga hal-hal yang berkaitan denga lingkungan;
8) Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang
biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan
atau Pemerintah daerah serta
memprtangungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota
Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yang
bersangkutan.
BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
Tugas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dengan berpedoman
kepada upaya-upaya dalam rangka :
(1) Memberikan swadaya dan kegotongroyonan masyarakat;
(2) Menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan
masyarakat;
(3) Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan
masyarakat;
(4) Berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat;
(5) Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman,
ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
(6) Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar
anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan
pemerintah daerah;
(7) Menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;
(8) Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang
biayanya dari swadaya masyarakat dan atau pemerintah
daerah serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
(9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota
Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yang
bersangkutan.
BAB IV
RUKUN TETANGGA
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 4
1) Pembentukan wilayah RT secaa administrasi ditetapkan
oleh lurah atas usul masyarakat dan dengan
memperhatikan kondisi lingkungannya.
2) Setiap RT terdiri dari 30 sampai dengan 60 kepala
keluarga.
3) Bagi wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
jumlah kepada Keluarga sebagaimna dimaksud ayat (2)
pasal ini, dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
4) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di asrama, rumah
susun, kondominium, apartemen atau yang sejenis dapat
dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang
berdekatan.
5) Dalam hal RT tersebut pada ayat (4) pasal ini menjadi RT
tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut
sebagaimana dimaksud ayat (2) apat disesuaikan dengan
kebutuhan setempat.
Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 5
Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT bersangkutan.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 6
(1) Anggota RT mempunyai hak :
a. mamperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari
RT dan RW;
b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan
RW;
c. memilih pengurus RT;
d. dipilih sebagai pengurus RT dan RW;
e. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan
RW.
(2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
a. melaksanakan keputusan forum musyawarah RT dan RW;
b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan
RW;
c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT
dan RW.
(3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dan
dikurangi oleh forum musyawarah RT
Bagian Keempat
Pengurus
Pasal 7
(1) Pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan
seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
(2) Ketua RT terpilih menyusun kepengurusan RT.
Pasal 8
(1) untuk menjadi pengurus RT harus memenuh
persayaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia baik laki-laki
maupun perempuan;
b. Berkelakuan baik;
c. Penduduk dewasa;
d.Dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh forum
musyawarah RT.
(2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan
pengurus RW/dewan kelurahan/dewan kota.
Pasal 9
(1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia
pemilihan ketua RT;
(2) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini dilaksanakan dalam forum
musyawarah;
(3) Forum musyawarah menetapkan tat cara
pemilihan ketua Rt;
(4) Keyua Rt terpilih ditetapkan secara administrasi
dengan keputusan lurah.
Pasal 10
(1) Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkan
dalam forum musyawarah RT;
(2) Pengurus RT bertanggungjawab kepada forum
musyawarah RT.
Pasal 11
(1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 tahun terhitung
sejak tanggal Ketua RT terpilih;
(2) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir
masa baktinya, ketua RT wajib melaksanakan
pembentukan panitia pemilihan ketua RT
periode berikutnya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9.
Pasal 12
(1) Pengurus RT berhenti sebelum selesai masa
baktinya karena:
a. meninggal dunia;
b. keputusan forum musyawarah RT;
c. permintaan sendiri secara tertulis;
d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang
bersangkutan;
e. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus
RT;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8.
(2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa
baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT
berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah
sampai dengan selesai masa baktinya;
(3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini
ditetapkan secara administrasi dengan
keputusan lurah atas usul ketua RW.
Bagian Kelima
Forum Musyawarah RT
Pasal 13
(1) Forum musyawarah RT merupakan wadah
permusyawaratan dan permufakatan tertinggi
RT;
(2) Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT
dan penduduk dewasa anggota RT;
(3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum
musyawarah RT.
BAB V
RUKUN WARGA
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 14
(1) Pebentukan wilayah RW ditetapkan secara
administrasi oleh camat dengan memperhatikan
kondisi lingkungan dan atas usul lurah
berdasarkan atas keputusan forum musyawarah
RW;
(2) Setiap RW terdiri dari 8 sampai denan 16 RT;
(3) Bagi wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu, jumlah RW sebagaimana dimaksud ayat
(2) pasal ini, dapat disesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan setempat.
Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 15
Anggota RW adalah anggota RT.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 16
Hak dan kewajiban anggota RW adalah sama dengan hak dan kewajiban anggota RT
Bagian Keempat
Pengurus
Pasal 17
(1) Pengurus RW terdiri dari ketua, wakil ketua,
sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai
dengan kebutuhan;
(2) Ketua RW terpilih menyusun kepengurusan RW.
Pasal 18
(1) Untuk menjadi pengurus RW harus memenuhi
persyaratan sama dengan untuk menjadi
pengurus RT;
(2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan
pengurus RT/dewan kelurahan/dewan kota.
Pasal 19
(1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh
panitia pemilihan ketua RW;
(2) Pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini dilaksanakan dalam forum
musyawarah RW;
(3) Forum musyawarah menetapkan tata cara
pemilihan ketua RW;
(4) Ketua RW terpilih ditetapkan secara
administrasi dengan keputusan camat.
Pasal 20
(1) Pembagian tugas antar pengurus RW ditetapkan
dalam forum musyawarah RW;
(2) Pengurus RW bertanggungjawab kepada forum
musyawarah RW.
Pasal 21
(1) Masa bakti pengurus RW selama 3 Tahun
terhitung sejak Ketua RW terpilih.
(2) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir
masa baktinya, ketua RW wajib melaksanakan
pembentukan panitia ketua RW priode
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 ayat (1).
Pasal 22
(1) Pengurus RW berhenti sebelum selesai masa
baktinya karena :
a. meninggal dunia;
b. keputusan forum musyawarah RW;
c. permintaan sendiri secra tertulis;
d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW
yangbersangkutan;
e. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus
RW;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8;
(2) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa
baktinya diganti oleh salah seorang pengurus
berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah
sampai dengan selesai masa baktinya;
(3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini
ditetapkan secara administrasi dengan
keputusan camat atas usul lurah berdasarkan
keputusan Forum musyawarah RW.
Bagian Kelima
Forum Musyawarah RW
Pasal 23
(1) Forum musyawarah RW merupakan wadah
permusyawaratan dan permufakatan tertinggi
RW;
(2) Forum musyawarah RW terdiri dari pengurus RT
dan RW;
(3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum
musyawarah RW.
BAB VI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 24
(1) Ketentuan mengenai keuangan ditentukan oleh
forum musyawarah RT dan RW sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
(2) Kekayaan dan atau barang inventaris organisasi
masyarakat RT dan RW dikelola secara tertib,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja RT
dan RW sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
(1) RT dan RW yang ada pada saat berlakunya
keputusan ini adalah tetap sebagai RT dan RW;
(2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini tetap melaksanakan
kegiatannya sampai dengan masa baktinya
berakhir.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini
akan ditetapkan kemudian;
(2) Dengan berlakunya keputusan ini maka
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 1332 tahun 1995 tentang
Peraturan Dasar Rukun Tetangga dan Rukun
Warga (RT-RW) daerah Khusus Ibukota Jakarta
dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 April 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
H. FAUZI BOWO
NIP 470044314
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001
NOMOR 16
PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang :
a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi DKI
Jakarta telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan
inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya
mewujudkan kerukunan tetangga dan
warga masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan
masyarakat yang lebih berorientasi pada demokratisasi dan
kerukunan tetangga dan warga, maka Peraturan Dasar
Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW) Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan
tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat Ibikota
Jakarta;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan dalam upaya
lebih meningkatkan peranan dan kinerja Rukun Tetangga
dan Rukun Warga, perlu menetapkan Pedoman Rukun
Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
c. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
d. Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah
Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
e. Walikotamadya/Bupati Administrasi adalah
Walikotamadya/Bupati Administrasi Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
f. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan pada
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
g. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan pada
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
h. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan
pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
i. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan pada Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
j. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan pada Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
k. Tokoh Masyarakat adalam pemimpin masyarakat dalam
berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan
(Poleksosbudhankam) yang diakui oleh masyarakat
lingkungannya.
l. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara
Republik Indonesia maupun orang asing yang secara de
facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan
RW yang bersangkutan.
m. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga
yang terdaftar dalam kartu keluarga.
n. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21
(dua puluh satu) tahun atau yang telah atau pernah kawin.
o. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu
kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif
sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan
jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan
dalam kelompok masyarakat itu.
p. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikut sertaan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan.
q. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas
kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat dan
ditandatangani oleh Ketua RT, RW dan Lurah.
BAB II
LANDASAN, TUJUAN, KEDUDUKAN
Pasal 2
1) Memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai
denagn ketentuan yang berlaku;
2) Mengerjakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
3) Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan
masyarakat;
4) Berpartisipasi dan menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat;
5) Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman,
ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
6) Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar
anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan
pemerintah masyarakat;
7) Manjaga hal-hal yang berkaitan denga lingkungan;
8) Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang
biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan
atau Pemerintah daerah serta
memprtangungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota
Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yang
bersangkutan.
BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
Tugas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dengan berpedoman
kepada upaya-upaya dalam rangka :
(1) Memberikan swadaya dan kegotongroyonan masyarakat;
(2) Menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan
masyarakat;
(3) Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan
masyarakat;
(4) Berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat;
(5) Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman,
ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
(6) Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar
anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan
pemerintah daerah;
(7) Menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;
(8) Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang
biayanya dari swadaya masyarakat dan atau pemerintah
daerah serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
(9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota
Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yang
bersangkutan.
BAB IV
RUKUN TETANGGA
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 4
1) Pembentukan wilayah RT secaa administrasi ditetapkan
oleh lurah atas usul masyarakat dan dengan
memperhatikan kondisi lingkungannya.
2) Setiap RT terdiri dari 30 sampai dengan 60 kepala
keluarga.
3) Bagi wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
jumlah kepada Keluarga sebagaimna dimaksud ayat (2)
pasal ini, dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
4) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di asrama, rumah
susun, kondominium, apartemen atau yang sejenis dapat
dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang
berdekatan.
5) Dalam hal RT tersebut pada ayat (4) pasal ini menjadi RT
tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut
sebagaimana dimaksud ayat (2) apat disesuaikan dengan
kebutuhan setempat.
Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 5
Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT bersangkutan.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 6
(1) Anggota RT mempunyai hak :
a. mamperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari
RT dan RW;
b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan
RW;
c. memilih pengurus RT;
d. dipilih sebagai pengurus RT dan RW;
e. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan
RW.
(2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
a. melaksanakan keputusan forum musyawarah RT dan RW;
b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan
RW;
c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT
dan RW.
(3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dan
dikurangi oleh forum musyawarah RT
Bagian Keempat
Pengurus
Pasal 7
(1) Pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan
seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
(2) Ketua RT terpilih menyusun kepengurusan RT.
Pasal 8
(1) untuk menjadi pengurus RT harus memenuh
persayaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia baik laki-laki
maupun perempuan;
b. Berkelakuan baik;
c. Penduduk dewasa;
d.Dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh forum
musyawarah RT.
(2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan
pengurus RW/dewan kelurahan/dewan kota.
Pasal 9
(1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia
pemilihan ketua RT;
(2) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini dilaksanakan dalam forum
musyawarah;
(3) Forum musyawarah menetapkan tat cara
pemilihan ketua Rt;
(4) Keyua Rt terpilih ditetapkan secara administrasi
dengan keputusan lurah.
Pasal 10
(1) Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkan
dalam forum musyawarah RT;
(2) Pengurus RT bertanggungjawab kepada forum
musyawarah RT.
Pasal 11
(1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 tahun terhitung
sejak tanggal Ketua RT terpilih;
(2) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir
masa baktinya, ketua RT wajib melaksanakan
pembentukan panitia pemilihan ketua RT
periode berikutnya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9.
Pasal 12
(1) Pengurus RT berhenti sebelum selesai masa
baktinya karena:
a. meninggal dunia;
b. keputusan forum musyawarah RT;
c. permintaan sendiri secara tertulis;
d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang
bersangkutan;
e. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus
RT;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8.
(2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa
baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT
berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah
sampai dengan selesai masa baktinya;
(3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini
ditetapkan secara administrasi dengan
keputusan lurah atas usul ketua RW.
Bagian Kelima
Forum Musyawarah RT
Pasal 13
(1) Forum musyawarah RT merupakan wadah
permusyawaratan dan permufakatan tertinggi
RT;
(2) Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT
dan penduduk dewasa anggota RT;
(3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum
musyawarah RT.
BAB V
RUKUN WARGA
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 14
(1) Pebentukan wilayah RW ditetapkan secara
administrasi oleh camat dengan memperhatikan
kondisi lingkungan dan atas usul lurah
berdasarkan atas keputusan forum musyawarah
RW;
(2) Setiap RW terdiri dari 8 sampai denan 16 RT;
(3) Bagi wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu, jumlah RW sebagaimana dimaksud ayat
(2) pasal ini, dapat disesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan setempat.
Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 15
Anggota RW adalah anggota RT.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 16
Hak dan kewajiban anggota RW adalah sama dengan hak dan kewajiban anggota RT
Bagian Keempat
Pengurus
Pasal 17
(1) Pengurus RW terdiri dari ketua, wakil ketua,
sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai
dengan kebutuhan;
(2) Ketua RW terpilih menyusun kepengurusan RW.
Pasal 18
(1) Untuk menjadi pengurus RW harus memenuhi
persyaratan sama dengan untuk menjadi
pengurus RT;
(2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan
pengurus RT/dewan kelurahan/dewan kota.
Pasal 19
(1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh
panitia pemilihan ketua RW;
(2) Pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini dilaksanakan dalam forum
musyawarah RW;
(3) Forum musyawarah menetapkan tata cara
pemilihan ketua RW;
(4) Ketua RW terpilih ditetapkan secara
administrasi dengan keputusan camat.
Pasal 20
(1) Pembagian tugas antar pengurus RW ditetapkan
dalam forum musyawarah RW;
(2) Pengurus RW bertanggungjawab kepada forum
musyawarah RW.
Pasal 21
(1) Masa bakti pengurus RW selama 3 Tahun
terhitung sejak Ketua RW terpilih.
(2) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir
masa baktinya, ketua RW wajib melaksanakan
pembentukan panitia ketua RW priode
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 ayat (1).
Pasal 22
(1) Pengurus RW berhenti sebelum selesai masa
baktinya karena :
a. meninggal dunia;
b. keputusan forum musyawarah RW;
c. permintaan sendiri secra tertulis;
d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW
yangbersangkutan;
e. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus
RW;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8;
(2) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa
baktinya diganti oleh salah seorang pengurus
berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah
sampai dengan selesai masa baktinya;
(3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini
ditetapkan secara administrasi dengan
keputusan camat atas usul lurah berdasarkan
keputusan Forum musyawarah RW.
Bagian Kelima
Forum Musyawarah RW
Pasal 23
(1) Forum musyawarah RW merupakan wadah
permusyawaratan dan permufakatan tertinggi
RW;
(2) Forum musyawarah RW terdiri dari pengurus RT
dan RW;
(3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum
musyawarah RW.
BAB VI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 24
(1) Ketentuan mengenai keuangan ditentukan oleh
forum musyawarah RT dan RW sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
(2) Kekayaan dan atau barang inventaris organisasi
masyarakat RT dan RW dikelola secara tertib,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja RT
dan RW sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
(1) RT dan RW yang ada pada saat berlakunya
keputusan ini adalah tetap sebagai RT dan RW;
(2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini tetap melaksanakan
kegiatannya sampai dengan masa baktinya
berakhir.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini
akan ditetapkan kemudian;
(2) Dengan berlakunya keputusan ini maka
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 1332 tahun 1995 tentang
Peraturan Dasar Rukun Tetangga dan Rukun
Warga (RT-RW) daerah Khusus Ibukota Jakarta
dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 April 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
H. FAUZI BOWO
NIP 470044314
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001
NOMOR 16
Pengikut
Arsip Blog
Mengenai Saya
- RT 05 RW 08 GROGOL SELATAN, KEBAYORAN, JAKARTA
- Blog ini merupakan wadah komunikasi warga RT 05 / 08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Wilayah ini merupakan wilayah strategis di pusat bisnis area Kebayoran yang menjadi penghubung antara Jalan Sudirman, Plaza Senayan, Senayan City, Simprug, Permata Hijau dan Arteri Pondok Indah.
DATA WARGA PENGHUNI BANGUNAN DI LINGKUNGAN RT 05 RW 08 GROGOL SELATAN TAHUN 2009
| No. | NAMA | ALAMAT | KETERANGAN |
| 1 | Peni | Jl. THL I Kav 5 | Kantor ICMC |
| 2 | Tidak Terdaftar | Jl. THL I Kav 5 | Tanah Kosong |
| 3 | Supandi | Jl. THL I Kav 6 | Lahan Kosong |
| 4 | PT. HD Tikar | Jl. THL I Kav 7 | Kantor |
| 5 | Jefri | Jl. THL I Kav 9 | Lahan Kosong |
| 6 | Afrianti | Jl. THL I Kav 11 | Rumah Tinggal |
| 7 | PT. Mastel | Jl. THL I Kav 25 | Kantor |
| 8 | Meliana | Jl. THL I Kav 35 | LSB |
| 9 | Indra Wangsa | Jl. THL I Kav 52 | Rumah Tinggal |
| 10 | Agus Bisri | Jl. THL I Kav F | Rumah Tinggal |
| 11 | Johansyah | Jl. THL I Kav G | Rumah Tinggal |
| 12 | Yos Sutomo | Jl. THL I Kav J | Rumah Tinggal |
| 13 | Robert | Jl. THL I Kav K | Rumah Tinggal |
| 14 | EX- Pabrik Sepatu | Jl. THL I Kav L | Parkir Liar |
| 15 | Lisa Syarif | Jl. THL I Kav M | Rumah Tinggal |
| 16 | Hanadi | Jl. THL I Kav N | Rumah Tinggal |
| 17 | Dokter Kun | Jl. THL I Kav 1A | Dokter Kulit |
| 18 | Roni | Jl. THL I Kav 2B | Tempat Usaha |
| 19 | Kanter | Jl. THL I Kav 3C | Rumah Tinggal |
| 20 | Haryanto Adikusumo | Jl. THL I Kav 7H | Rumah Tinggal |
| 21 | Lana Sumendap | Jl. THL I Kav 12A | Rumah Tinggal |
| 22 | Tedja Sukmana | Jl. THL I Kav 12B | Rumah Tinggal |
| 23 | Terre Des Homes | Jl. THL I Kav 14C | Kantor |
| 24 | Indra Sukirno | Jl. THL II Kav 3 | Rumah Tinggal |
| 25 | Bank Victoria | Jl. THL II Kav 5 | Rumah Kosong |
| 26 | Ningsih / Swiss Kontak | Jl. THL II Kav 15 | Kantor |
| 27 | Rahmat Ismail | Jl. THL II Kav 25 | Rumah Tinggal |
| 28 | Pamungkas Antono | Jl. THL II Kav 62 | Rumah Tinggal |
| 29 | Santi Haliman | Jl. THL II Kav 63 | Rumah Tinggal |
| 30 | Gunawan | Jl. THL II Kav 64 | Rumah Tinggal |
| 31 | Singgih Haliman | Jl. THL II Kav 65 | Rumah Tinggal |
| 32 | Asep | Jl. THL II Kav 66 | Lahan Kosong |
| 33 | Budi | Jl. THL II Kav 67 | Rumah Tinggal |
| 34 | Rulli Massie | Jl. THL II Kav 68 | Rumah Tinggal |
| 35 | Gondo | Jl. THL II Kav 69 | LSB |
| 36 | Singgih | Jl. THL II Kav 70 | Rumah Tinggal |
| 37 | Mess Bank Mandiri | Jl. THL III Kav 47-48 | Mess |
| 38 | Mr. Lee | Jl. THL III Kav 53 | Rumah Tinggal |
| 39 | Johny Suryana | Jl. THL III Kav 54 | Rumah Tinggal |
| 40 | Koesrini Tjiptoraja | Jl. THL III Kav 55 | Rumah Tinggal |
| 41 | Yusuf Subrata | Jl. THL III Kav 56-57 | Rumah Tinggal |
| 42 | Ria Murdani | Jl. THL III Kav 59 | Rumah Tinggal |
| 43 | Farida Santoso | Jl. THL III Kav 61 | Rumah Tinggal |
| 44 | Ari Santoso | Jl. THL IV Kav 31 | Rumah Tinggal |
| 45 | Rosniah Bakrie | Jl. THL IV Kav 32 | Rumah Tinggal |
| 46 | Nirwan Bakrie | Jl. THL IV Kav 33 | Rumah Tinggal |
| 47 | Soedjarwo | Jl. THL IV Kav 40 | Kantor |
| 48 | Surya Wijaya | Jl. THL IV Kav 41 | Rumah Tinggal |
| 49 | Yuni Abdi Nurhas | Jl. THL IV Kav 42 | Pengontrak |
| 50 | Ria Murdani | Jl. THL IV Kav 43 | Rumah Tinggal |
| 51 | Rahimi | Jl. THL IV Kav 44 | Pengontrak |
| 52 | Setiadi Selopranoto | Jl. THL IV Kav 33A | Rumah Tinggal |
| 53 | PT. KSI * | Jl. THL V Kav 4 | Kantor |
| 54 | Ditter | Jl. THL V Kav 5 | Pengontrak |
| 55 | Binsar | Jl. THL V Kav 6 | Pengontrak |
| 56 | Hendrik | Jl. THL V Kav 7 | Rumah Tinggal |
| 57 | Jeromy Redom | Jl. THL V Kav 14 | Pengontrak |
| 58 | Studio 15 | Jl. THL V Kav 15 | Kantor |
| 59 | Tambak Luyang | Jl. THL V Kav 16 | Rumah Tinggal |
| 60 | Setyowati | Jl. THL V Kav 17 | Rumah Tinggal |
| 61 | Bambang Hermanto | Jl. THL V Kav 22 | Rumah Tinggal |
| 62 | Spa & Salon | Jl. THL V Kav 23 | Tempat Usaha |
| 63 | Beni | Jl. THL V Kav 24 | Rumah Tinggal |
| 64 | Prasetyo | Jl. THL V Kav 26 | Rumah Kosong |
| 65 | Selopranoto | Jl. THL V Kav 33 | Rumah Tinggal |
| 66 | Aburizal Bakrie | Jl. THL V Kav 34 | Rumah Kosong |
| 67 | Haryanto | Jl. THL V Kav 38 | Rumah Tinggal |
| 68 | Ibu Wida | Jl. THL V Kav 18A | Rumah Tinggal |
| NB : | |||
| THL = Terusan Hanglekir | |||
| LSB = Lahan Siap Bangun | |||
| PT. KSI = PT. Kartu Semesta Indonesia Biru : Warga yang berpartisipasi dalam membayar Iuran untuk Lingkungan Merah Muda : Warga yang berpartisipasi dalam membayar iuran Satu tahun penuh untuk Lingkungan | |||
WARGA MENOLAK PEMOTONGAN MASJID DAN JALAN
Tahun 2009 ini menjadi tahun yang tiba-tiba meresahkan warga RT05 / 08, karena adanya sosialisasi Keputusan Pemda DKI untuk melebarkan sungai Kali Grogol Selatan menjadi 17 meter.
Keputusan ini dianggap tidak efektif oleh warga, disebabkan karena keputusan ini akan mempersempit jalan utama di wilayah RT05 ini, tepatnya di Jalan Terusan Hang Lekir 2. Di samping itu, Masjid Al-Falah yang merupakan situs lama yang sudah dibangun sejak 50 tahun silam juga terancam dibongkar sebagian.
Keasrian lingkungan, dimana warga telah melakukan penghijauan di Daerah Aliran Sungai, dengan Keputusan Pemda ini harus dibongkar, sehingga biaya dari warga akan menjadi terbuang sia-sia dan paru-paru kotapun akan jadi hilang.
Padahal seharusnya Pemda dapat melakukan pengerukan di hulu Kali Grogol, melakukan pembersihan sampah secara berkala, menggusur rumah kumuh di sepanjang bantaran, membuat sumur resapan dan mensosialisasikan budaya tidak buang sampah ke sungai. Selama ini hal tersebut tidak pernah diupayakan oleh Pemda, sehingga sampah menumpuk karena sisa pemotongan hewan dan bahkan kotoran Tinja dibuang oleh Truk Tinja langsung ke Kali Grogol ini.
Semoga keresahan ini dapat dimengerti oleh Pemda DKI. Padahal masih banyak cara untuk mengatasi banjir yang tidak merugikan warga.
Keputusan ini dianggap tidak efektif oleh warga, disebabkan karena keputusan ini akan mempersempit jalan utama di wilayah RT05 ini, tepatnya di Jalan Terusan Hang Lekir 2. Di samping itu, Masjid Al-Falah yang merupakan situs lama yang sudah dibangun sejak 50 tahun silam juga terancam dibongkar sebagian.
Keasrian lingkungan, dimana warga telah melakukan penghijauan di Daerah Aliran Sungai, dengan Keputusan Pemda ini harus dibongkar, sehingga biaya dari warga akan menjadi terbuang sia-sia dan paru-paru kotapun akan jadi hilang.
Padahal seharusnya Pemda dapat melakukan pengerukan di hulu Kali Grogol, melakukan pembersihan sampah secara berkala, menggusur rumah kumuh di sepanjang bantaran, membuat sumur resapan dan mensosialisasikan budaya tidak buang sampah ke sungai. Selama ini hal tersebut tidak pernah diupayakan oleh Pemda, sehingga sampah menumpuk karena sisa pemotongan hewan dan bahkan kotoran Tinja dibuang oleh Truk Tinja langsung ke Kali Grogol ini.
Semoga keresahan ini dapat dimengerti oleh Pemda DKI. Padahal masih banyak cara untuk mengatasi banjir yang tidak merugikan warga.
Lokasi RT05 RW08 Kelurahan Grogol Selatan
LOKASI INI LEBIH DIKENAL DENGAN NAMA SIMPRUG
salam dari warga griyacitraasri 0707,...kok gak update lagi blognya bos..hihih
BalasHapus