BLOG WARGA RT 05 RW 08 GROGOL SELATAN, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN: KEGIATAN PERBAIKAN LINGKUNGAN DI RT 05 RW 08 GROGOL SELATAN TAHUN 2008

Rabu, 18 Maret 2009

KEGIATAN PERBAIKAN LINGKUNGAN DI RT 05 RW 08 GROGOL SELATAN TAHUN 2008

Perbaikan Trotoar di Depan Pos RT 05

Perbaikan Trotoar di Jl.Terusan Hanglekir I

Perbaikan Selokan akibat penyempitan akar pohon di Jl.Terusan Hanglekir I

Perbaikan Jalan di RT 06 tepat di depan portal Jl.Terusan Hanglekir II

Perbaikan Selokan di Jl.Terusan Hanglekir III

Perbaikan Trotoar & Penanaman Rumput di Jl.Terusan Hanglekir V

Perbaikan Lobang di Jembatan Perbatasan RT 05 dengan Kelurahan Gunung beserta Pengecatan Rambu Trotoar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI NOMOR 36 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi DKI
Jakarta telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan
inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya
mewujudkan kerukunan tetangga dan
warga masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan
masyarakat yang lebih berorientasi pada demokratisasi dan
kerukunan tetangga dan warga, maka Peraturan Dasar
Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW) Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan
tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat Ibikota
Jakarta;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan dalam upaya
lebih meningkatkan peranan dan kinerja Rukun Tetangga
dan Rukun Warga, perlu menetapkan Pedoman Rukun
Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta;

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
c. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
d. Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah
Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
e. Walikotamadya/Bupati Administrasi adalah
Walikotamadya/Bupati Administrasi Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
f. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan pada
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
g. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan pada
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
h. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan
pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
i. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan pada Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
j. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan pada Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
k. Tokoh Masyarakat adalam pemimpin masyarakat dalam
berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan
(Poleksosbudhankam) yang diakui oleh masyarakat
lingkungannya.
l. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara
Republik Indonesia maupun orang asing yang secara de
facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan
RW yang bersangkutan.
m. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga
yang terdaftar dalam kartu keluarga.
n. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21
(dua puluh satu) tahun atau yang telah atau pernah kawin.
o. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu
kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif
sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan
jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan
dalam kelompok masyarakat itu.
p. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikut sertaan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan.
q. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas
kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat dan
ditandatangani oleh Ketua RT, RW dan Lurah.

BAB II
LANDASAN, TUJUAN, KEDUDUKAN
Pasal 2

1) Memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai
denagn ketentuan yang berlaku;
2) Mengerjakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
3) Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan
masyarakat;
4) Berpartisipasi dan menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat;
5) Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman,
ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
6) Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar
anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan
pemerintah masyarakat;
7) Manjaga hal-hal yang berkaitan denga lingkungan;
8) Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang
biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan
atau Pemerintah daerah serta
memprtangungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota
Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yang
bersangkutan.

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Tugas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dengan berpedoman
kepada upaya-upaya dalam rangka :

(1) Memberikan swadaya dan kegotongroyonan masyarakat;
(2) Menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan
masyarakat;
(3) Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan
masyarakat;
(4) Berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat;
(5) Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman,
ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
(6) Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar
anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan
pemerintah daerah;
(7) Menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;
(8) Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang
biayanya dari swadaya masyarakat dan atau pemerintah
daerah serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
(9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota
Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yang
bersangkutan.

BAB IV
RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 4

1) Pembentukan wilayah RT secaa administrasi ditetapkan
oleh lurah atas usul masyarakat dan dengan
memperhatikan kondisi lingkungannya.
2) Setiap RT terdiri dari 30 sampai dengan 60 kepala
keluarga.
3) Bagi wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
jumlah kepada Keluarga sebagaimna dimaksud ayat (2)
pasal ini, dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
4) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di asrama, rumah
susun, kondominium, apartemen atau yang sejenis dapat
dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang
berdekatan.
5) Dalam hal RT tersebut pada ayat (4) pasal ini menjadi RT
tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut
sebagaimana dimaksud ayat (2) apat disesuaikan dengan
kebutuhan setempat.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 5

Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT bersangkutan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 6
(1) Anggota RT mempunyai hak :
a. mamperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari
RT dan RW;
b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan
RW;
c. memilih pengurus RT;
d. dipilih sebagai pengurus RT dan RW;
e. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan
RW.
(2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
a. melaksanakan keputusan forum musyawarah RT dan RW;
b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan
RW;
c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT
dan RW.
(3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dan
dikurangi oleh forum musyawarah RT

Bagian Keempat
Pengurus

Pasal 7

(1) Pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan
seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
(2) Ketua RT terpilih menyusun kepengurusan RT.

Pasal 8

(1) untuk menjadi pengurus RT harus memenuh
persayaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia baik laki-laki
maupun perempuan;
b. Berkelakuan baik;
c. Penduduk dewasa;
d.Dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh forum
musyawarah RT.
(2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan
pengurus RW/dewan kelurahan/dewan kota.

Pasal 9

(1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia
pemilihan ketua RT;
(2) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini dilaksanakan dalam forum
musyawarah;
(3) Forum musyawarah menetapkan tat cara
pemilihan ketua Rt;
(4) Keyua Rt terpilih ditetapkan secara administrasi
dengan keputusan lurah.

Pasal 10

(1) Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkan
dalam forum musyawarah RT;
(2) Pengurus RT bertanggungjawab kepada forum
musyawarah RT.

Pasal 11

(1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 tahun terhitung
sejak tanggal Ketua RT terpilih;
(2) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir
masa baktinya, ketua RT wajib melaksanakan
pembentukan panitia pemilihan ketua RT
periode berikutnya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9.

Pasal 12

(1) Pengurus RT berhenti sebelum selesai masa
baktinya karena:
a. meninggal dunia;
b. keputusan forum musyawarah RT;
c. permintaan sendiri secara tertulis;
d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang
bersangkutan;
e. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus
RT;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8.
(2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa
baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT
berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah
sampai dengan selesai masa baktinya;
(3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini
ditetapkan secara administrasi dengan
keputusan lurah atas usul ketua RW.

Bagian Kelima
Forum Musyawarah RT

Pasal 13

(1) Forum musyawarah RT merupakan wadah
permusyawaratan dan permufakatan tertinggi
RT;
(2) Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT
dan penduduk dewasa anggota RT;
(3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum
musyawarah RT.

BAB V

RUKUN WARGA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 14

(1) Pebentukan wilayah RW ditetapkan secara
administrasi oleh camat dengan memperhatikan
kondisi lingkungan dan atas usul lurah
berdasarkan atas keputusan forum musyawarah
RW;
(2) Setiap RW terdiri dari 8 sampai denan 16 RT;
(3) Bagi wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu, jumlah RW sebagaimana dimaksud ayat
(2) pasal ini, dapat disesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan setempat.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 15

Anggota RW adalah anggota RT.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 16

Hak dan kewajiban anggota RW adalah sama dengan hak dan kewajiban anggota RT
Bagian Keempat

Pengurus
Pasal 17

(1) Pengurus RW terdiri dari ketua, wakil ketua,
sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai
dengan kebutuhan;
(2) Ketua RW terpilih menyusun kepengurusan RW.

Pasal 18

(1) Untuk menjadi pengurus RW harus memenuhi
persyaratan sama dengan untuk menjadi
pengurus RT;
(2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan
pengurus RT/dewan kelurahan/dewan kota.

Pasal 19

(1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh
panitia pemilihan ketua RW;
(2) Pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini dilaksanakan dalam forum
musyawarah RW;
(3) Forum musyawarah menetapkan tata cara
pemilihan ketua RW;
(4) Ketua RW terpilih ditetapkan secara
administrasi dengan keputusan camat.

Pasal 20

(1) Pembagian tugas antar pengurus RW ditetapkan
dalam forum musyawarah RW;
(2) Pengurus RW bertanggungjawab kepada forum
musyawarah RW.

Pasal 21

(1) Masa bakti pengurus RW selama 3 Tahun
terhitung sejak Ketua RW terpilih.
(2) Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir
masa baktinya, ketua RW wajib melaksanakan
pembentukan panitia ketua RW priode
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 ayat (1).

Pasal 22

(1) Pengurus RW berhenti sebelum selesai masa
baktinya karena :
a. meninggal dunia;
b. keputusan forum musyawarah RW;
c. permintaan sendiri secra tertulis;
d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW
yangbersangkutan;
e. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus
RW;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8;
(2) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa
baktinya diganti oleh salah seorang pengurus
berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah
sampai dengan selesai masa baktinya;
(3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini
ditetapkan secara administrasi dengan
keputusan camat atas usul lurah berdasarkan
keputusan Forum musyawarah RW.

Bagian Kelima
Forum Musyawarah RW

Pasal 23

(1) Forum musyawarah RW merupakan wadah
permusyawaratan dan permufakatan tertinggi
RW;
(2) Forum musyawarah RW terdiri dari pengurus RT
dan RW;
(3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum
musyawarah RW.

BAB VI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 24

(1) Ketentuan mengenai keuangan ditentukan oleh
forum musyawarah RT dan RW sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
(2) Kekayaan dan atau barang inventaris organisasi
masyarakat RT dan RW dikelola secara tertib,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja RT
dan RW sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) RT dan RW yang ada pada saat berlakunya
keputusan ini adalah tetap sebagai RT dan RW;
(2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini tetap melaksanakan
kegiatannya sampai dengan masa baktinya
berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini
akan ditetapkan kemudian;
(2) Dengan berlakunya keputusan ini maka
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 1332 tahun 1995 tentang
Peraturan Dasar Rukun Tetangga dan Rukun
Warga (RT-RW) daerah Khusus Ibukota Jakarta
dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 April 2001

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001
NOMOR 16

DATA WARGA PENGHUNI BANGUNAN DI LINGKUNGAN RT 05 RW 08 GROGOL SELATAN TAHUN 2009

No.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Peni	Jl. THL I Kav 5	Kantor ICMC
2	Tidak Terdaftar	Jl. THL I Kav 5	Tanah Kosong
3	Supandi	Jl. THL I Kav 6	Lahan Kosong
4	PT. HD Tikar	Jl. THL I Kav 7	Kantor
5	Jefri	Jl. THL I Kav 9	Lahan Kosong
6	Afrianti	Jl. THL I Kav 11	Rumah Tinggal
7	PT. Mastel	Jl. THL I Kav 25	Kantor
8	Meliana	Jl. THL I Kav 35	LSB
9	Indra Wangsa	Jl. THL I Kav 52	Rumah Tinggal
10	Agus Bisri	Jl. THL I Kav F	Rumah Tinggal
11	Johansyah	Jl. THL I Kav G	Rumah Tinggal
12	Yos Sutomo	Jl. THL I Kav J	Rumah Tinggal
13	Robert	Jl. THL I Kav K	Rumah Tinggal
14	EX- Pabrik Sepatu	Jl. THL I Kav L	Parkir Liar
15	Lisa Syarif	Jl. THL I Kav M	Rumah Tinggal
16	Hanadi	Jl. THL I Kav N	Rumah Tinggal
17	Dokter Kun	Jl. THL I Kav 1A	Dokter Kulit
18	Roni	Jl. THL I Kav 2B	Tempat Usaha
19	Kanter	Jl. THL I Kav 3C	Rumah Tinggal
20	Haryanto Adikusumo	Jl. THL I Kav 7H	Rumah Tinggal
21	Lana Sumendap	Jl. THL I Kav 12A	Rumah Tinggal
22	Tedja Sukmana	Jl. THL I Kav 12B	Rumah Tinggal
23	Terre Des Homes	Jl. THL I Kav 14C	Kantor

24	Indra Sukirno	Jl. THL II Kav 3	Rumah Tinggal
25	Bank Victoria	Jl. THL II Kav 5	Rumah Kosong
26	Ningsih / Swiss Kontak	Jl. THL II Kav 15	Kantor
27	Rahmat Ismail	Jl. THL II Kav 25	Rumah Tinggal
28	Pamungkas Antono	Jl. THL II Kav 62	Rumah Tinggal
29	Santi Haliman	Jl. THL II Kav 63	Rumah Tinggal
30	Gunawan	Jl. THL II Kav 64	Rumah Tinggal
31	Singgih Haliman	Jl. THL II Kav 65	Rumah Tinggal
32	Asep	Jl. THL II Kav 66	Lahan Kosong
33	Budi	Jl. THL II Kav 67	Rumah Tinggal
34	Rulli Massie	Jl. THL II Kav 68	Rumah Tinggal
35	Gondo	Jl. THL II Kav 69	LSB
36	Singgih	Jl. THL II Kav 70	Rumah Tinggal

37	Mess Bank Mandiri	Jl. THL III Kav 47-48	Mess
38	Mr. Lee	Jl. THL III Kav 53	Rumah Tinggal
39	Johny Suryana	Jl. THL III Kav 54	Rumah Tinggal
40	Koesrini Tjiptoraja	Jl. THL III Kav 55	Rumah Tinggal
41	Yusuf Subrata	Jl. THL III Kav 56-57	Rumah Tinggal
42	Ria Murdani	Jl. THL III Kav 59	Rumah Tinggal
43	Farida Santoso	Jl. THL III Kav 61	Rumah Tinggal

44	Ari Santoso	Jl. THL IV Kav 31	Rumah Tinggal
45	Rosniah Bakrie	Jl. THL IV Kav 32	Rumah Tinggal
46	Nirwan Bakrie	Jl. THL IV Kav 33	Rumah Tinggal
47	Soedjarwo	Jl. THL IV Kav 40	Kantor
48	Surya Wijaya	Jl. THL IV Kav 41	Rumah Tinggal
49	Yuni Abdi Nurhas	Jl. THL IV Kav 42	Pengontrak
50	Ria Murdani	Jl. THL IV Kav 43	Rumah Tinggal
51	Rahimi	Jl. THL IV Kav 44	Pengontrak
52	Setiadi Selopranoto	Jl. THL IV Kav 33A	Rumah Tinggal

53	PT. KSI *	Jl. THL V Kav 4	Kantor
54	Ditter	Jl. THL V Kav 5	Pengontrak
55	Binsar	Jl. THL V Kav 6	Pengontrak
56	Hendrik	Jl. THL V Kav 7	Rumah Tinggal
57	Jeromy Redom	Jl. THL V Kav 14	Pengontrak
58	Studio 15	Jl. THL V Kav 15	Kantor
59	Tambak Luyang	Jl. THL V Kav 16	Rumah Tinggal
60	Setyowati	Jl. THL V Kav 17	Rumah Tinggal
61	Bambang Hermanto	Jl. THL V Kav 22	Rumah Tinggal
62	Spa & Salon	Jl. THL V Kav 23	Tempat Usaha
63	Beni	Jl. THL V Kav 24	Rumah Tinggal
64	Prasetyo	Jl. THL V Kav 26	Rumah Kosong
65	Selopranoto	Jl. THL V Kav 33	Rumah Tinggal
66	Aburizal Bakrie	Jl. THL V Kav 34	Rumah Kosong
67	Haryanto	Jl. THL V Kav 38	Rumah Tinggal
68	Ibu Wida	Jl. THL V Kav 18A	Rumah Tinggal


	NB :
	THL = Terusan Hanglekir
	LSB = Lahan Siap Bangun
	PT. KSI = PT. Kartu Semesta Indonesia Biru : Warga yang berpartisipasi dalam membayar Iuran untuk Lingkungan Merah Muda : Warga yang berpartisipasi dalam membayar iuran Satu tahun penuh untuk Lingkungan

WARGA MENOLAK PEMOTONGAN MASJID DAN JALAN

Tahun 2009 ini menjadi tahun yang tiba-tiba meresahkan warga RT05 / 08, karena adanya sosialisasi Keputusan Pemda DKI untuk melebarkan sungai Kali Grogol Selatan menjadi 17 meter.

Keputusan ini dianggap tidak efektif oleh warga, disebabkan karena keputusan ini akan mempersempit jalan utama di wilayah RT05 ini, tepatnya di Jalan Terusan Hang Lekir 2. Di samping itu, Masjid Al-Falah yang merupakan situs lama yang sudah dibangun sejak 50 tahun silam juga terancam dibongkar sebagian.

Keasrian lingkungan, dimana warga telah melakukan penghijauan di Daerah Aliran Sungai, dengan Keputusan Pemda ini harus dibongkar, sehingga biaya dari warga akan menjadi terbuang sia-sia dan paru-paru kotapun akan jadi hilang.

Padahal seharusnya Pemda dapat melakukan pengerukan di hulu Kali Grogol, melakukan pembersihan sampah secara berkala, menggusur rumah kumuh di sepanjang bantaran, membuat sumur resapan dan mensosialisasikan budaya tidak buang sampah ke sungai. Selama ini hal tersebut tidak pernah diupayakan oleh Pemda, sehingga sampah menumpuk karena sisa pemotongan hewan dan bahkan kotoran Tinja dibuang oleh Truk Tinja langsung ke Kali Grogol ini.

Semoga keresahan ini dapat dimengerti oleh Pemda DKI. Padahal masih banyak cara untuk mengatasi banjir yang tidak merugikan warga.

BLOG WARGA RT 05 RW 08 GROGOL SELATAN, KEBAYORAN, JAKARTA SELATAN

Rabu, 18 Maret 2009

KEGIATAN PERBAIKAN LINGKUNGAN DI RT 05 RW 08 GROGOL SELATAN TAHUN 2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI NOMOR 36 TAHUN 2001

Pengikut

Arsip Blog

Mengenai Saya

DATA WARGA PENGHUNI BANGUNAN DI LINGKUNGAN RT 05 RW 08 GROGOL SELATAN TAHUN 2009

WARGA MENOLAK PEMOTONGAN MASJID DAN JALAN

Lokasi RT05 RW08 Kelurahan Grogol Selatan